Esai

PERSPEKTIF GENDER DALAM PENGELOLAAN DAN PENGUASAAN TANAH DAN SUMBER-SUMBER ALAM

Oleh: Suraya Afiff[1]

Tulisan singkat ini bertujuan untuk menekankan pentingnya aktivis gerakan sosial mengintegrasikan analisis gender dalam kampanye pengelolaan lingkungan dan gerakan menuntut keadilan penguasaan tanah dan pengelolaan sumber-sumber alam untuk rakyat pedesaan dan masyarakat miskin kota. Mengintegrasikan analis gender sebenarnya sama pentingnya dengan mengintegrasikan analisis-analis lainnya seperti kelas, etnisitas, lokalitas, sejarah,  dalam pengorganisasian dan upaya-upaya yang mendorong pengelolaan lingkungan dan reforma agraria. Gerakan lingkungan dan kelompok-kelompok yang memperjuangkan reforma agraria saat ini pada dasarnya masih kurang melihat pentingnya mengintegrasikan analisis gender dalam alat analisis sosial dan strategi gerakan gerakan mereka. Ambil sebagai contoh Seri Panduan Organisasi Tani yang di terbitkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA, 1998).

Terlepas dari rasa hormat atas usaha KPA untuk meningkatkan pemahaman dan kekritisan para penggerak sosial terhadap analisis kelas dalam melihat ketidakadilan dan ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria seperti tanah dan lainnya, analisis ini hanya terfokus pada negara, kelas atas dan kapitalis sebagai sumber dari ketimpangan tata kuasa dan kepemilikan tanah. Dengan demikian analisis ini tidak melihat kemungkinan sumber ketimpangan yang juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor lainnya diantaranya gender yaitu ketimpangan kontrol dan akses antara perempuan dan laki-laki atas tanah dan sumber-sumber alam. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan karena memang teori kelas yang telah lama dikembangkan dalam studi-studi gerakan agraria dan petani memang pada dasarnya tidak memasukkan persoalan gender dalam konstalasi teorinya. Inilah yang mendasari kritik kelompok feminis terhadap teori-teori sosial kritis seperti yang digagas Karl Marx, Gramsci, dll. Seperti apa yang dikemukakan Rocheleau dkk (1996), yang merupakan bagian dari akademisi yang mendorong pendekatan perspektif feminist political ecology bahwa “perbedaan gender dalam pengalaman, tanggungjawab, dan interes terhadap alam dan lingkungan adalah sesuatu yang riil. Dan perbedaan ini tidak berakar pada perbedaan biologis semata. Tetapi, perbedaan ini muncul akibat dari interpertasi sosial atas biologi dan konstruksi sosial atas gender, dimana berbeda-beda tergantung budaya, kelas, ras, dan tempat serta dipengaruhi oleh perubahan sosial maupun individual.”

Walaupun tidak disangkal bahwa berbagai upaya telah mulai dirintis untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam organisasi tani, namun secara umum analisis gender dalam pengelolaan lingkungan dan reforma agraria masih sangat terbatas. Sebagai indikatornya dapat dilihat ketika penyelenggaraan konferensi Internasional tentang land and resource tenure yang baru-baru ini diselenggarakan oleh yayasan Kemala. Panitia dan pengelola panel waktu itu sangat kesulitan untuk mencari artikel dan penulis baik dari kalangan ORNOP maupun perguruan tinggi yang menulis tentang topik gender ini yang berkaitan dengan persoalan tenurial di Indonesia. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang persoalan ini ada baiknya kita pahami dulu apa itu gender.

Apa itu Gender?

Pengertian gender itu ditujukan pada perbedaan hak, peran, kewajiban, posisi, akses, pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial dalam masyarakat. Maksudnya, masyarakatlah yang mengkonstruksi bagaimana perbedaan hak, peran, kewajiban, posisi, pembagian kerja, serta akses atau kontrol yang melekat pada perempuan dan laki-laki. Perbedaan ini tidak ada kaitannya dengan perbedaan dari kodrat perempuan dan laki-laki itu sendiri yang pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan biologis yang ada diantara keduanya. Sebagai contoh, melahirkan dan menyusui itu adalah perbedaan yang didasarkan atas kodrat. Dimana-mana di dunia ini perbedaan kodrat antara perempuan dan laki-laki sama dan tidak berubah. Sementara memasak, mencuci, menyetrika baju yang sering disebut sebagai pekerjaan perempuan bukanlah pekerjaan yang didasarkan atas kondratnya tapi adalah hasil konstruksi peran gender dalam masyarakat itu.

Perbedaan yang berbasis gender bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Contoh lain, hak waris dari perempuan dan laki-laki atas tanah dan harta benda lainnya bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, antara satu kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Tapi dengan masuknya nilai-nilai agama misalnya, bisa saja sistem pewarisan ini berubah pula. Sehingga selain dipengaruhi oleh faktor budaya atau kultural, atau agama, perubahan relasi perempuan dan laki-laki ini juga dapat dipengaruhi banyak faktor antara lain karena adanya intervensi negara, modal, sistem hukum, sistem politik, lembaga pendidikan, sistem ekonomi dll.

Mengapa analisis Gender ini penting?

Aktivis gerakan sosial jelas berkepentingan untuk membangun gerakan yang memberikan manfaat tidak hanya kepada kelompok laki-laki tapi juga kaum perempuannya. Tujuan ini tidak akan tercapai bila tidak ada kesadaran untuk memasukkan alat analisis gender dalam kerangka analisis sosial yang banyak dilakukan aktivis gerakan sosial. Ada beberapa alasan mendasar mengapa mengintegrasikan analisis gender tidak dapat diabaikan dalam gerakan pengelolaan lingkungan dan reforma agraria:

  • Dibeberapa kelompok masyarakat hak dan kepemilikan perempuan dan laki-laki atas tanah tidak sama. Pada masyarakat Toba-Batak misalnya, laki-laki memperoleh tanah dapat dari membuka hutan, tukar-pinjam, atau hasil warisan orang tua mereka. Sementara untuk perempuan, aksesnya pada tanah hanya dapat diperolehnya lewat hubungan kekeluargaan dengan fihak laki-laki, bisa dari ayah, suami, atau anak laki-laki (Simbolon, 1998). Dalam beberapa kasus, pihak perusahaan mendekati kaum lelaki dan membujuknya untuk menyerahkan tanah adat mereka kepada perusahaan perkebunan ataupun pihak luar. Dalam transfer ini jelas kepentingan perempuan seringkali diabaikan. Padahal di Tanah Batak ini peran perempuan dalam usaha pertanian dan peternakan seringkali justru lebih menonjol daripada pada kaum lelakinya. Hal ini dapat dilihat dalam kasus masyarakat Sugapa, Sumatra Utara, melawan PT Inti Indorayon Utama (IIU). Justru karena perempuanlah yang merasa tanah pertanian mereka dirampas oleh PT IIU, merekalah yang justru lebih gigih menolak kehadiran PT IIU. Justru karena kegigihan perempuanlah dalam mempertahankan tanah adat mereka, maka kaum lelaki akhirnya ikut serta menolak kehadiran perusahan pulp dan kertas ini (lihat (WALHI, 1993; Simbolon, 1998).
  • Seperti yang dapat dilihat, resiko yang diterima perempuan dan laki-laki kadang tidak sama ketika terjadi perampasan tanah oleh perusahaan yang didukung oleh negara, pencemaran yang diakibatkan oleh industri, atau kerusakan lingkungan lainnya. Hal ini disebabkan karena kadang-kadang wilayah kelola laki-laki dan perempuan tidak selalu sama. Perampasan tanah adat oleh negara maupun perusahaan jelas merugikan laki-laki dan perempuan. Namun dalam situasi dimana perempuan lebih berperan dalam kegiatan pertanian dan pengembalaan ternak di ladang tersebut, maka perampasan tanah adat akan lebih dirasakan dampaknya secara langsung oleh kaum perempuan. Itulah sebabnya tidak mengherankan kalau justru perempuanlah dalam kasus ini yang lebih gigih, militan, dan konsisten dalam mempertahankan hak-haknya atas tanah. Peran perempuan dalam gerakan perlawanan, itu sebabnya, seringkali justru kunci dari keberhasilan perlawanan rakyat itu sendiri.
  • Adanya perbedaan wilayah kelola antara perempuan dan laki-laki dapat menyebabkan adanya perbedaan pengetahuan, keterampilan, dan kepentingan perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan lingkungan dan tujuan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Dengan demikian program yang dirancang sangat tergantung pada siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaannya.
  • Dalam situasi dimana hak, peran, dan posisi perempuan tersubordinasi karena kentalnya sistem patriarkhi dalam masyarakat, maka intervensi dari luar baik dalam bentuk program, modal, aturan dsb dapat berakibat memperkuat subordinasi perempuan ini ataupun dapat pula merubah relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki ke arah yang lebih setara. Analisis gender akan membantu kita untuk memperkirakan dampak dari intervensi program misalnya akan seperti apa pada hubungan relasi kuasa perempuan dan laki-laki.

Cara Menganalisa perbedaan dan ketimpangan berbasis Gender

Apa yang dikemukakan di atas adalah sebagian dari alasan-alasan mengapa mengintegrasikan analisis gender dalam sistem pengelolaan dan penguasaan sumber-sumber alam sangatlah penting. Untuk mengintegrasikan perspektif gender, Simatauw dkk (2001) menawarkan cara untuk menganalisis perbedaan dan ketimpangan dalam sistem pengelolaan dan penguasaan tanah dan sumber-sumber alam ini yaitu dengan melakukan analisis terhadap:

  • Perbedaan Kontrol (kuasa) dan Akses (peluang). Perbedaan kontrol dan akses laki-laki dan perempuan dapat terjadi terhadap: a) kekayaan alam seperti tanah, air, hutan, bahan-bahan mineral; b) tubuh dan tenaga kerjanya; c) pengetahuan; d) ideologi, kepercayaan dan nilai-nilai; e) pasar dan perekonomian.
  • Perbedaan Peran. Kadang-kadang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan ini terjadi antara kegiatan-kegiatan yang produktif yaitu kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang dan kegiatan reproduktif yaitu kegiatan domestik rumah tangga, merawat keluarga, merawat anak, mengambil air dsb. Perbedaan peran juga bisa terjadi dalam kegiatan ritual dan keagamaan serta kegiatan politik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam masyarakat.
  • Perbedaan Hak. Seringkali perempuan dan laki-laki memiliki hak yang berbeda dalam sistem pewarisan, penguasaan dan kepemilikian tanah, mengambil keputusan-keputusan penting dalam masyarakat, mendapatkan pendidikan dsb.
  • Perbedaan Status/Posisi dalam masyarakat. Dalam hal ini misalnya tidak jarang terjadi bahwa jabatan kepala adat hanya dipegang oleh kaum lelaki demikian juga posisi-posisi kunci dalam pemerintahan dan masyarakat.

Keempat perbedaan utama ini saling kait mengait antara satu dengan lainnya. Menurut Simatauw dkk (2001) dengan melihat bagaimana relasi perempuan dan laki-laki dalam akses dan kontrol, hak, peran, dan status/pasisinya maka dapat dilihat bagaimana sebenarnya ketidakadilan gender terjadi dalam sistem pengelolaan dan penguasaan tanah dan sumber-sumber alam lainnya. Satu hal yang menurut saya yang penting diangkat dalam buku panduan analisis gender yang diterbitkan oleh Yayasan Pikul ini adalah bahwa analisis gender bukanlah semata-mata terfokus pada persoalan perempuan saja sehingga hanya perlu diperhatikan oleh kelompok perempuan semata. Perempuan, menurut Simatauw dkk ini, perlu dilihat secara tidak terpisah dalam bingkai komunitas dan persoalan politik dan ekonomi yang lebih luas. Sehingga “ penguatan rakyat bukanlah untuk perempuan atau laki-laki saja melainkan untuk seluruh bagian dari masyarakat, laki dan perempuan” (Simatau dkk, 2001: 4).

Penutup

Dalam tulisan yang singkat ini saya hanya bermaksud untuk menekankan bahwa analisis gender itu penting untuk diintegrasikan dalam gerakan yang mengupayakan keadilan dan menghapuskan ketimpangan dalam pengelolaan dan stuktur penguasaan tanah dan kekayaan alam. Dalam hal ini juga bermaksud ditekannya bahwa perspektif gender bukanlah hanya perlu menjadi kepedulian kelompok-kelompok gerakan perempuan saja. Analisis gender sama pentingnya dengan analisis lainnya seperti analisis kelas yang digunakan oleh dalam analisis sosial untuk mendukung pengorganisasian rakyat.

 

Daftar Pustaka:

KPA. 1998. Seri Panduan Organisasi Tani. Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria dan INPI-PACT.

Rocheleau, Dianne, Barbara Thomas-Slayter, and Esther Wangari. 1996. Gender and Environment: A feminist Political Ecology Perspective. In Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences, edited by D. Rocheleau, B. Thomas-Slayter and E. Wangari. New York: Routledge.

Simbolon, Indira Juditka. 1998. Peasant Women and Access to Land: Customary Law, State Law and Gendered-based Ideology, The Case of Toba-Batak (North Sumatra). Ph.D. Dissertation, Landbouw Universiteit Wageningen.

Simtauw, Meentje, Leonard Simanjuntak, and Pantoro Tri Kuswardono. 2001. Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sebuah Panduan Analisis. Kupang: Yayasan Pikul.

WALHI. 1993. Perjalanan Secarik Kertas: Suatu Tinjauan Terhadap Pengembangan Industri Pulp dan Kertas di Indonesia. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

 

[1] Penulis adalah direktur Institut KARSA, Yogyakarta.

KOMUNITAS ADAT DALAM KONTEKS PELESTARIAN ALAM DAN LINGKUNGAN

Oleh: Suraya A. Afiff[1]

 

PENDAHULUAN

Dalam tulisan ini akan dibahas secara umum praktek pengelolaan sumberdaya alam yang digunakan oleh beberapa komunitas adat di sejumlah wilayah di Indonesia. Banyak pengamat menilai beberapa sistem pengelolaan ”tradisional” yang terbukti mempunyai nilai penting dalam konteks pelestarian alam dan lingkungan termasuk juga dalam konteks sosial, khususnya bagi masyarakat pedesaaan yang kehidupannya bergantung dari hasil-hasil pertaniaan (de Foresta dkk, 2000; Nadapdap dkk, 1995;  Wiersum, 1980; Zakaria, 1994). Namun, sejumlah faktor dalam konteks politik dan ekonomi maupun perubahan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri dapat mengancam keberlangsungan praktek dari sistem-sistem pengelolaan ini. Saya akan mulai membahas sejumlah contoh praktek-praktek pengelolaan lahan dan sumber-sumber alam yang relatif berkelanjutan sebelum pada akhir tulisan akan mengangkat sejumlah faktor yang mengancam keberlangsungan pengelolaan ini.

SEJUMLAH CONTOH PENGELOLAAN MASYARAKAT YANG MENDUKUNG PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

Cukup banyak tulisan yang mengulas tentang praktek-praktek pengelolaan sumber-sumber alam yang dilaksanakan oleh berbagai komunitas adat yang hidup di berbagai wilayah di Indonesia yang selaras dengan prinsip pengelolaan lingkungan dan alam yang lestari dan berkelanjutan. Di sejumlah tempat di Indonesia, misalnya, ditemukan perkebunan rakyat yang dialamnya terdapat berbagai jenis tumbuhan atau yang secara umum dikenal sebagai kebun agroforest (kadang juga dikenal dengan sebutan wanatani). Ragam dari sistem kebun agroforest bisa dari yang paling sederhana seperti contohnya pada sistem tumpang sari, hingga ke yang sangat kompleks dimana masyarakat menanam berbagai tumbuhan yang terdiri dari tanaman keras seperti buah-buahan, kayu-kayuan, dan tanaman keras lainnya yang bercampur dengan tanaman semusim, merambat, dan tanaman perdu. Dari penampakan fisik, sistem agroforest yang kompleks terlihat mirip seperti layaknya hutan alam (de Foresta dkk, 2000).  De Foresta dkk (2000) dalam buku yang dipublikasi oleh ICRAF (World Agroforestry Center) mengemukakan berbagai contoh kebun sistem agroforest yang kompleks yang dapat ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Ditulisan ini hanya akan dicontohkan dua saja dari sistem agroforest untuk memberikan gambaran sekilas kepada pembaca.

Contoh pertama dari kebun agroforest ini adalah Tembawang. Kalimantan Barat adalah salah satu tempat dimana kita dapat menemukan kebun agroforest yang dikenal secara luas sebagai ”Tembawang.” Menurut Momberg (2000), yang melakukan pengamatan di desa-desa di lembah sungai kapuas, Sangau, Kalbar, Tembawang dibangun oleh pemiliknya umumnya dilahan bekas tempat mereka berladang padi. Ketika membuka ladang, masyarakat Dayak tetap mempertahankan pohon-pohon hutan alam terutama yang bernilai penting. Setelah ladang tidak lagi digunakan, masyarakat melakukan pembudidayaan dengan berbagai jenis tanaman yang berasal dari hutan alam sekitar maupun tanaman yang bukan asli hutan, seperti contohnya karet.

Tanaman pohon terpenting dalam sistem Tembawang ini adalah tengkawang (Shorea spp), karet, nyatuh (yang menghasilkan getah). Tanaman ini ditanam bercampur dengan berbagai pohon buah-buahan dan kayu-kayuan lainnya. Jumlah pohon buah-buahan yang ada dalam sistem tembawang di salah satu tempat pengamatan, menurut Momberg, bisa mencapai 45 jenis buah-buahan yang terdiri dari 10 jenis liar dan 35 jenis yang dibudidaya. Salah satu buah-buahan yang terpenting yang dibudidayakan di tembawang adalah berjenis-jenis Durian. Dalam sistem tembawang ini juga terdapat berbagai jenis kayu seperti Belian, Kayu Besi, dan kayu ulin. Tumbuhan penting lainnya adalah berbagai jenis rotan dari jenis yang banyak digunakan untuk membuat anyaman sampai dengan jenis rotan yang biasa digunakan untuk pembuatan mebel.

Dengan demikian Tembawang mempunyai nilai ekonomi penting bagi masyarakat desa yang bersangkutan. Kepemilikan Tembawang umumnya adalah oleh seluruh anggota keluarga yang diwariskan secara turun temurun, namun ada pula Tembawang yang kepemilikannya pribadi dan ada pula yang kepemilikannya bersama oleh masyarakat desa setempat. Dari sisi ekologi, sistem ini punyai nilai penting bagi pelestarian alam dan lingkungan karena Tembawang memiliki keanekaragaman species yang tinggi dan struktur vegetasinya yang berlapis-lapis sehingga menyerupai hutan alam. Pada Gambar 1 di bawah ini diperlihatkan profil tutupan vegetasi salah satu Tembawang yang ditemukan di desa Gok Tanjung, di Kabupaten Sanggau, Kalbar berdasarkan pengamatan Momberg (2000). Dari pengamatan Momberg (2000: 95-96) di empat petak Tembawang yang luas totalnya 6.600 m2, peran penting Tembawang selain untuk perlindungan tanah dan air adalah juga untuk pelestarian plasma nutfah hutan baik tumbuhan maupun hewan. Momberg menemukan 126 spesies dalam ¼ ha Tembawang di salah satu petak pengamatannya. Menurutnya, keragaman spesies di kebun Tembawang ini jauh lebih tinggi dari keragaman spesies yang pernah diteliti di wilayah hutan alam di Kalimantan Timur, dimana dalam 2 ha hutan alam, hanya ditemukan 250 species. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas adat di Kalimantan, lewat praktek budidaya kebun Tembawangnya, telah memberikan sumbangan besar bagi pelestarian keanekaragaman hayati hutan di Kalimantan.

Gambar 1. Profil arsitektur tembawang di Desa Gok Tanjung, Kabupaten Sanggau (Petak 1, 75 x 20m).

 

 

 

Keterangan: Tampui 2;3;5;6;20;21;22;24;29; 46;47;49;51, Tengkawang 7;9;10;12;35;36;41, kelupai 15;19;25;53;56, Mentawa 26;30;34;38;45,

Cempedak 27;50;52;54, Nyatu 8;28;55, Elaeocarpus sp. 39, Belian 40; 43, Beruas 32, Burok 12, kayu bengkel 33, kayu bulu 31, kayu dada 18,

kayu monyan 48, kayu raya 16, kayu tantang 17, kayu wan 37, ketuat 1, krubung tuncong 11, pekawai 14, pintau 4, renkajau 42, simpak 44

 

Sumber: Momberg (2000: 95).

 

 

Contoh ke dua dari kebun agroforest adalah Repong Damar. Repong Damar adalah sistem agroforest Damar yang dikenal oleh penduduk di wilayah Pesisir Krui, Lampung. Salah satu alasan masyarakat membudidayakan tumbuhan damar adalah karena tingginya nilai ekonomi resin damar mata kucing yang perdagangannya telah berlangsung sejak tiga ribu tahun yang lalu (Michon dkk, 2000). Menurut Michon dkk (2000), penanaman di Pesisir Krui, telah dimulai sekitar 1927. Sepeluh tahun kemudian, pada tahun 1937, perkebunan damar meluas hingga 50.000 hektar. Penduduk melakukan pembudidayaan damar secara bertahap. Kalau hanya melihat tampakan fisik luar dari kebun damar ini, orang yang baru datang ke daerah ini sering mengira hutan damar yang lebat di sini sebagai hutan alam.

Michon dkk (2000:27) menjelaskan proses membangun kebun damar ini oleh masyarakat Pasir Krui, Lampung. Pada awalnya penduduk membuka lahan dan menanaminya dengan padi, sayur, buah-buahan dan tanaman palawija lainnya. Pada tahun berikutnya, disela-sela tanaman padi ini, ditanam juga kopi. Setelah padi tidak ditanam lagi, barulah bibit-bibit damar ditanam disela-sela kopi, buah-buahan, dan pohon kayu-kayuan lainnya. Selama damar belum menghasilkan, penduduk menggantungkan penghasilan ladangnya dari tanaman kopi hingga akhirnya hasil kopi menurun. Setelah kopi tidak lagi dapat menghasilkan, hasil ladang tergantung pada tanaman buah-buahan dan kayu-kayuan. Hasil dari resin damar barulah dapat dipanen setelah usia damar mencapi 20 tahun sejak masa penanaman. Proses pembuatan kebun damar sehingga menjadi repong ini dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.

 

Gambar 2. Proses pembuatan kebun Damar di Pesisir Krui, Lampung.

Sumber: Michon dkk (2000: 27).
Pentingnya kebun damar bagi perekonomian masyarakat setempat

dapat digambarkan sebagai berikut. Hasil resin damar dari pesisir Krui ini menyubang sekitar 80 persen dari total produksi damar di Indonesia. Sekitar 80 persen desa dari total desa di kawasan Pesisir Krui mayoritas dari penduduknya terlibat dalam budidaya damar (Michon dkk, 2000:31). Ancaman terhadap keberlangsungan repong damar yang dibangun oleh masyarakat ini pernah sempat terjadi karena negara mengklaim wilayah ini sebagai ”kawasan hutan negara” dimana  pemerintah c.q. Departemen Kehutanan memasukkannya kedalam kawasan hutan produksi yang hak pemanfataannya diserahkan ke perusahaan HPH. Berkat upaya berbagai fihak termasuk juga perjuangan masyarakat Pesisir Krui sendiri, akhirnya Menteri Kehutanan pada tahun 1998 menjadikan kawasan seluas 29.000 hektar termasuk kedalam Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KTI). Keputusan ini memberikan sedikit kepastian kepada petani untuk melanjutkan usaha budidaya damar yang selama ini merupakan sumber kehidupan mereka (Michon dkk., 2000).

Bila di Kalimantan dan Sumatra kita banyak menemukan pengembangan agroforest Dipterocarpaceae oleh masyarakat setempat, di kawasan dengan ekosistem kering dan tandus seperti di Nusa Tenggara dikenal juga berbagai model sistem agroforestry (atau wanatani) yang lain yang telah dipraktekkan oleh komunitas-komunitas adat setempat. Di sini di dalam suatu wilayah pertanian penanaman tahunan dan musiman dilakukan secara bergiliran. Sistem ini dianggap cocok dengan kondisi Nusa tenggara dimana tanahnya reletif tidak subur dan tekanan pemanfaatan terhadap lahan untuk pertanian tinggi. Dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan pada tahun 2002 dapat dikumpulkan sekitar duapuluh model sistem wantani yang dipraktekkan oleh masyarakat di Nusa Tenggara (Roshetko dkk., 2002).

Selain di kawasan hutan, sistem pengelolaan sumberdaya alam yang penting artinya untuk pelestarian lingkungan juga dapat ditemukan di wilayah pesisir dan laut. Sebagai salah satu contoh pengelolaan perikanan yang berbasis masyarakat yang banyak mendapat perhatian para pengamat adalah sasi yang dipraktekkan berbagai komunitas adat di sejumlah wilayah di Maluku (Nikijuluw, 1995). Sasi adalah suatu bentuk aturan yang diterapkan untuk mengatur pemanfaatan suatu sumberdaya alam—baik di hutan/daratan maupun di pesisir dan laut. Sasi atau di Kei dikenal dengan sebutan hawear itu telah berkembang di beberapa tempat di Maluku, adalah suatu sistem yang mengatur pelarangan sementara untuk memanen suatu jenis komoditi tertentu, memotong kayu, atau mengumpulkan hasil alam tertentu baik dari pekarangan, hutan, pesisir, atau wilayah petuanan (atau ulayat) dari suatu kampung, juga termasuk pelarangan terhadap prilaku masyarakat yang menganggu ketertiban dan tercela secara moral ( Thorburn, 2003). Pemanenan atau pemanfaatan hasil laut (atau hutan) baru boleh dilakukan setelah ketentuan pelarangan ini dicabut. Di pulau Haruku, misalnya, dikenal sistem sasi lompa, sejenis ikan yang hidup di air laut. Namun pada masa ikan akan memijah, ikan ini akan bermigrasi ke sungai-sungai air tawar dan kembali ke laut setelah bertelur. Masyarakat lewat institusi adatnya menetapkan dan menegakkan aturan untuk memastikan bahwa ikan lompa dipanen setelah masanya memijah selesai. Dengan adanya pengaturan ini berarti ketersediaan stok ikan ini diperairan menjadi terjaga. Selain itu, di beberapa tempat di Maluku, sistem sasi ini juga diterapkan terhadap pemanenan trochus, sejenis moluska yang punya nilai komoditi penting bagi masyarakat pantai disejumlah tempat di Kepulauan Maluku. Trochus adalah  komoditi perdagangan laut yang cukup penting dan perdagangan jenis moluska telah berlangsung lama di Maluku.

SEJUMLAH TANTANGAN KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN

Apa yang dikemukakan penulis di atas adalah sebagian dari contoh kecil dari beragamnya praktek pengelolaan sumberdaya alam yang dipraktekkan oleh kelompok-kelompok adat yang tersebar di bumi nusantara ini. Berbagai penelitian ahli dari beragam latarbelakang keilmuan menegaskan pentingnya mempertahankan dan bahkan memperkuat keberadaan institusi masyarakat yang mendorong adanya pengelolaan yang berkelanjutan. Hanya saja, kenyataan menunjukkan bahwa banyak pula tantangan yang berasal baik dari luar maupun dari dalam masyarakat sendiri yang dapat mengancam keberlangsungan dari institusi yang sesungguhnya punya manfaat penting tidak saja dari sisi ekologi, tapi juga sosial. Pembahasan selanjutnya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan dari praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam yang penting bagi pelestarian lingkungan oleh komunitas adat.

Harkes dan Novaczek (2003), misalnya, tertarik untuk melihat apa faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya tradisi sasi laut disejumlah desa di Maluku. Dari 63 desa yang diteliti, mereka menemukan bahwa praktek sasi laut telah hilang di 19 desa. Kebanyakan hilangnya praktek sasi laut ini terjadi pada tahun 1990an. Hasil penelitian mereka mendapatkan bahwa faktor-faktor penyebab hilangya sistem sasi dibeberapa desa ini antara lain karena masalah komersialisasi, modernisasi, dan memudarnya penghargaan terhadap nilai-nilai tradisional dalam masyarakat itu sendiri (hal.: 63). Selain itu, faktor lemahnya kepemimpinan (leadership) setempat dan ditambah dengan munculnya sejumlah konflik di masyarakat juga termasuk faktor pemicu. Konflik-konflik ini bisa terjadi antara pemimpin desa dan petugas adat (di Maluku adalah kewang), konflik diantara aparat pemerintahan desa sendiri, konflik diantara organisasi-organisasi yang berbasis keagamaan yang punya peran penting dalam mendukung sasi, dan konfik tata batas sebagai akibat dari terjadinya perubahan adimintrasi dari kampung-kampung itu. Sementara pengamatan Thorbourn (2003) di Kei menemukan bahwa evolusi sasi juga dipengaruhi oleh adanya perubahan teknologi, perubahan nilai terhadap komoditi, dan perubahan orientasi ekonomi dari masyarakat termasuk juga para tokoh adatnya. Di Kei, menurut Thorburn, akibat dari perubahan-perubahan itu, sasi tidak mampu menghalangi penggunaan cyanide dalam perdagangan ikan hidup (live fish trade) yang dilakukan oleh perusahaan swasta yang bekerjasama dengan sebagian dari warga setempat. Namun yang perlu juga diingat bahwa penggunaan teknologi yang mengancam kelestarian ekosistem laut seperti pada kasus penggunaan cyanide seringkali pula disebabkan oleh adanya kolusi antara aparat pemerintah dengan para pengusaha yang memanfaatkan juga tokoh-tokoh yang berpengaruh di desa. Adanya pengusaha yang bekerjasama dengan oknum aparat dan tokoh-tokoh masyarakat setempat membuat penegakan hukum menjadi mandul dan tidak berfungsi terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua penduduk kadang setuju dengan praktek-praktek yang merusak ini. Namun mereka yang tidak setuju seringnya tidak berdaya menghadapi jaringan kekuasaan yang korup seperti ini.

Meski sesungguhnya tidak semua penduduk terlibat dalam praktek yang merusak sumberdaya yang penting untuk kehidupan mereka, namun seringkali seluruh komunitas adat menerima getahnya menghadapi pelabelan dan tuduhan orang luar sebagai perusak alam, perambah, dsb. Hal ini seperti yang dialami oleh masyarakat Sama (atau dikenal umum dengan sebutan Bajau) di Kepulauan Togian yang sering menerima tuduhan sebagai pembom ikan tanpa melihat kenyataan bahwa praktek ini hanya dilakukan oleh segelintir penduduk setempat sementara kebanyakan dari para pembom ini justru bukan dari etnis Sama (Lowe, 2000).

Dalam kasus kebun agroforest, tidak disemua tempat pemerintah berupaya melindungi kebun agroforest yang dibangun oleh masyarakat seperti halnya yang diperoleh oleh masyarakat di Pesisir Krui, Lampung. Banyak lahan hutan dan peladangan dari komunitas adat masuk dalam kawasan yang diklaim negara sebagai kawasan hutan, seperti contohnya yang dialami oleh komunitas adat dari Kampung Sungai Utik di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (komunikasi pribadi). Keberadaan ladang dan wilayah hutan yang mereka kelola secara lestari saat ini terancam karena pemerintah memasukkan wilayah adat masyarakat Kampung Sungai Utik kedalam klasifikasi hutan produksi yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahan HPH, dalam hal ini PT Buana Lestari. Meskipun pada saat ini aktivitas perusahaan HPH belumlah sampai merambah ke wilayah adat masyarakat Kampung Sungai Utik, namun tidak adanya pengakuan pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Kehutanan atas batas-batas wilayah adat masyarakat Kampung Sungi Utik membuat masyarakat selalu resah dan merasa berada dalam ketidakpastian apakah pemerintah mengakui hak-hak masyarakat khususnya ketika mereka harus berhadapan dengan fihak perusahaan HPH itu.

Selain itu, masih banyak pejabat pemerintah yang menganggap bahwa kebun agroforest adalah model berkebun secara ”tradisional” yang dianggap terbelakang. Banyak juga yang menganggap kebun seperti itu adalah kebun yang tidak terawat oleh karenanya tidak produktif. Kurangnya apresiasi pemerintah dapat berarti kurangnya penghargaan kepada upaya berbagai fihak termasuk masyarakat setempat untuk mempertahankan dan melindungi keberadaan kebun-kebun agroforest yang telah dibangun masyarakat.

Perubahan pola perkebunan kearah sistem yang monokultur juga merupakan salah satu faktor yang dapat mengancam keberlangsungan dari kebun agroforest ini (Wiersum, 1982). Hal ini dapat diamati dari banyaknya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan perkebunan rakyat yang lebih mendorong diterapkannya pola tanam yang monokultur karena dianggap dapat memaksimalkan hasil dan dianggap ”lebih modern.” Dengan pola tanam yang monokultur berarti petani tergantung hanya pada satu komoditi saja, yang juga berarti rentan terhadap adanya fluktuasi harga dari komoditi tersebut di pasar nasional maupun internasional atau faktor lainnya seperti munculnya penyakit tanaman yang dapat berdampak luas. Selain itu, konversi hutan untuk membangun perkebunan dengan skala ratusan ribu hektar adalah ancaman terbesar yang saat ini. Keberadaan berbagai sistem pengelolaan hutan yang telah turun temurun dipraktekkan oleh masyarakat setempat dapat punah akibat dari konversi lahan misalnya untuk perkebunan sawit yang saat ini banyak di dukung oleh pemerintah daerah.

Memang tidak dipungkiri bahwa telah juga terjadi perubahan nilai-nilai terhadap fungsi lahan, hutan, dan kekayaan laut dalam masyarakat akibat modernisasi. Perubahan orientasi dan kebutuhan ini sesungguhnya dapat diatasi antara lain dengan cara mengadopsi sistem yang sudah baik dan meningkatkan nilai gunanya antara lain dengan cara mengintroduksi teknik-teknik baru atau bahkan spesies tumbuhan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat pada masa kini. Namun, ironisnya, tantangan terbesar seringkali lebih karena ketiadaan dukungan dari pemerintah sendiri baik di pusat maupun di daerah untuk praktek-praktek dan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh komunitas lokal dan adat. Konversi hutan yang saat ini terjadi secara besar-besaran untuk perkebunan dengan sistem monokultur, misalnya, adalah kebijakan yang justru lebih didukung oleh pemerintah.

Adanya sejumlah keunggulan ekologis dan sosial dari berbagai sistem pengelolaan sumberdaya alam oleh sejumlah kelompok adat setempat membuat banyak fihak mendorong pemerintah dan masyarakat sendiri untuk lebih menghargai berbagai sistem dan praktek-praktek adat yang berguna untuk mendukung upaya pelestarian alam dan lingkungan, tidak saja untuk kepentingan dunia internasional, namun yang terpenting sebenarnya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Daftar Pustaka

De Foresta, H. D., A. Kusworo, G. Michon, dan W.A. Djatmiko [Eds.]. 2000. Ketika Kebun Berupa Hutan: Agroforest Khas Indonesia, Sebuah Sumbangan Masyarakat. Bogor: ICRAF, Institut De Recherche Pour Le Développement (IRD), France, dan Ford Foundation.

Harkes, Ingvild dan Irene Novaczek. 2003. Institutional Resilience of Marine Sasi, a Traditional Fisheries Management System in Central Maluku, Indonesia. In Gerard A. Persoon, Diny M.E. van Est and Percy E. Sajise. Co-Management of Natural Resources in Asia: A Comparative Perspective. Copenhagen S.: Nordic Institute of Asian Studies (NIAS): 63-85.

Lowe, Celia. 2000. Global Markets, Local Injustice in Southeast Asian Seas: The Live Fish Trade and Local Fishers in the Togean Islands of Sulawesi. In Charles Zerner (Ed), People, Plants, and Justice: The Politics of Nature Conservation. New York: Columbia University Press: 234-258.

Michon, G., H. de Foresta, P. Levang dan A. Kusworo. 2000. Repong di Pesisir Krui, Lampung, dalam H.D. De Foresta, A. Kusworo, G. Michon, dan W.A. Djatmiko [Eds.]. Ketika Kebun Berupa Hutan: Agroforest Khas Indonesia, Sebuah Sumbangan Masyarakat. Bogor: ICRAF, Institut De Recherche Pour Le Développement (IRD), France, dan Ford Foundation: 19-64.

Momberg, F. 2000. Tembawang di Kalimantan Barat, dalam H.D. De Foresta, A. Kusworo, G. Michon, dan W.A. Djatmiko [Eds.]. Ketika Kebun Berupa Hutan: Agroforest Khas Indonesia, Sebuah Sumbangan Masyarakat. Bogor: ICRAF, Institut De Recherche Pour Le Développement (IRD), France, dan Ford Foundation: 84-100.

Nadapdap, Amir, Iwan Tjitradjaja, dan Mundardjito. 1995. Pengelolaan Hutan Bekelanjutan: Kasus Hutan Damar Rakyat Krui, Lampung Barat. Dalam Ekonesia No.  2. Maret. 80 – 112.

Nikijuluw, V.P.H. 1995. Community-based fishery management (sasi) in Central Maluku. Dalam Indonesian Agricultural Research and Development Journal. 17 (2): 33-39.

Rosethko, James M., Mulawarman, Wiji Johar Santoso, I Nyoman Oka [Eds.], 2002. Wanatani di Nusa Tenggara: Prosiding Lokakarya Wanatani se Nusa Tenggara, Denpasar Bali 11-14 November 2002 yang didukung ICRAF dan Winrock Internasional.

Thorburn, Craig C. 2003. Fatal Adaptation: Cyanide Fishing in the Kei Islands, Southeast Maluku. Dalam SPC Live Reef Fish Information Bulletin No. 11: 5-12.

Wiersum, K.F. 1982. Tree Gardening and Tungya on Java: Examples of Agroforestry Techniques in the Humid Tropics. Agroforestry Systems 1: 53-70.

Zakaria, R. Yando. 1994. Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal. Jakarta: Walhi.

[1] Penulis adalah dosen di departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.